Malang, 8 Agustus 2026. Program Studi Doktor Ilmu Sosial Program Pascasarjana Universitas Merdeka Malang menggelar Sidang Terbuka Promosi Doktor di Aula Lantai 2 Gedung Pascasarjana Universitas Merdeka Malang.

Dalam sidang tersebut, Edwin Ramadhani Pratama berhasil meraih gelar Doktor dalam bidang Ilmu Sosial dengan predikat Memuaskan. Ia mempertahankan disertasi berjudul “Peran Pemerintah dalam Meminimalisir Potensi Konflik Masyarakat dari Pemberitaan Hoax di Wilayah Kota Palembang.”

Penelitian ini melihat penyebaran hoaks sebagai persoalan sosial yang dapat memicu kesalahpahaman, polarisasi, menurunkan kepercayaan publik, hingga meningkatkan potensi konflik di masyarakat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Palembang menjalankan empat peran utama, yaitu sebagai regulator, edukator, fasilitator, dan penegak hukum. Peran tersebut dilakukan melalui pengawasan informasi, literasi digital, koordinasi lintas pihak, serta penanganan informasi palsu.

Namun, upaya tersebut masih menghadapi sejumlah kendala. Penelitian menemukan keterbatasan regulasi daerah, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, rendahnya literasi digital, serta perkembangan teknologi yang lebih cepat dibandingkan respons pemerintah.

Edwin juga menemukan bahwa program literasi digital belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Masyarakat di wilayah dengan keterbatasan akses internet masih menghadapi kesulitan dalam memperoleh edukasi dan meningkatkan kemampuan verifikasi informasi.

Penelitian ini menawarkan konsep “information-based conflict governance”, yaitu pendekatan yang menempatkan penanganan hoaks sebagai bagian dari tata kelola konflik sosial. Pendekatan tersebut mengintegrasikan regulasi, kapasitas kelembagaan, teknologi, koordinasi antar aktor, dan pemberdayaan masyarakat.

Promosi doktor Edwin Ramadhani Pratama memperkaya kajian Ilmu Sosial mengenai hubungan antara tata kelola pemerintahan, perkembangan informasi digital, dan potensi konflik masyarakat. Penelitian ini juga memberikan dasar bagi penguatan strategi pemerintah dalam menghadapi penyebaran hoaks di tengah dinamika masyarakat digital.